100 Hari Kerja Menteri AHY, Selesaikan 4 Paket Pengadaan Tanah IKN dan Konsolidasi Tanah pada Korban Bencana

JAKARTA - Sudah 100 hari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri. Sejumlah pencapaian juga mulai terlihat nyata, termasuk di bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP). Salah satunya ialah terselesaikannya empat Pengadaan Tanah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ini ada 4 paket pengadaan (tanah) yang telah selesai, sedangkan beberapa masih on going, ada 9 paket. Yang telah selesai antara lain untuk infrastruktur tahap satu, sistem pengelolaan air minum, jalan _shortcut_ di Pasar Sepaku, dan yang terakhir Jalan Tol Akses Menuju IKN,” kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam acara _Media Gathering_ dalam Rangka 100 Hari Kerja Menteri AHY yang berlangsung pada Jumat (07/06/2024) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Bukan hanya Pengadaan Tanah di IKN, Pengadaan Tanah juga telah berhasil dilakukan di lima lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya. Lima lokasi tersebut adalah Makassar New Port, Bendungan Lolak, Bendungan Ameroro Tahap I, Jalan Tol Pekanbaru Ruas Bangkinang, dan Bendungan Sepaku Semoi Tahap I. 

Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) PTPP juga telah melaksanakan Konsolidasi Tanah di beberapa lokasi yang tertimpa bencana seperti yang dilakukan di Kabupaten Cianjur, Kota Palu, dan Pekanbaru. Konsolidasi Tanah dilakukan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga korban bencana.

“Di Cianjur ini tadi masyarakat menjadi korban gempa bumi pada 2022, kita datang kemarin sudah dilakukan Konsolidasi Tanah. Rumahnya hancur setelah itu sebagian tanahnya disukarelakan masyarakat untuk dibangun fasilitas umum, jalan, sanitasi, dan sebagainya,” ucap Menteri AHY.

Konsolidasi Tanah di Kabupaten Cianjur ini juga melibatkan kolaborasi banyak pihak seperti Rumah Amal Salman, Institut Teknologi Bandung, dan pemerintah daerah. Dengan Konsolidasi Tanah ini, harga tanah masyarakat pun mengalami peningkatan.

Begitu pula yang dilakukan di Kota Palu. Kepada masyarakat yang menjadi korban likuefaksi pada tahun 2018 dilakukan Konsolidasi Tanah berupa relokasi ke hunian tetap (Huntap). Sebanyak 655 sertipikat diserahkan kepada masyarakat tang kini tinggal di huntap tersebut. Selain memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat yang sebelumnya tinggal di hunian sementara, sengketa dan konflik pertanahan juga berhasil diurai.

Hal serupa pun rencananya akan dilakukan kepada korban erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. 301 keluarga yang tadinya tinggal di area gunung api akan di relokasi ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Menteri AHY telah mengunjungi lokasi tersebut dan memastikan tanah sudah clean and clear, sehingga pemerintah daerah perlu menindaklanjutinya dengan melakukan pengadaan tanah. (***)